Unjuk Rasa Perangkat Desa Dipicu 6 Bulan Tak diGaji

Unjuk Rasa Perangkat Desa Dipicu 6 Bulan Tak diGaji

UNJUK RASA PERANGKAT DESA DI TEMANGGUNG

Harianpelajar.com, TEMANGGUNG- Selasa, (16/6) Ratusan perangkat desa yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Temanggung berunjuk rasa di Pendopo Pengayoman. Demo tersebut dipicu oleh ketidakjelasan tunjangan penghasilan para perangkat desa selama enam bulan.

Di depan Wakil Bupati Irawan Prasetyadi, Wakil Ketua PPDI Temanggung, Karyanto mengatakan, selama ini kegiatan operasional di kantor-kantor desa banyak ditunjang dengan berutang. Penyebabnya, dana desa belum cair sejak Januari lalu. Imbasnya, perangkat desa tidak memiliki penghasilan. Sehingga kegiatan operasional sehari-hari kantor desa menjadi terhambat.

“Kami meminta pemerintah kabupaten mengerti kondisi kami. Pembangunan desa tidak berjalan. Agar pelayanan di kantor desa tetap berjalan, kami sampai pinjam sana-sini. Dan hal itu kami lakukan sampai enam bulan,” ungkapnya.

Selain menuntut agar dana desa segera dicairkan, Karyanto juga meminta agar pemerintah pusat segera mengesahkan revisi PP 43 Tahun 2014. Dengan demikian, payung hukum bagi roda pemerintahan di desa menjadi jelas dan tidak lagi abu-abu seperti sekarang ini.

Wakil Bupati Irawan Prasetyadi mengatakan, Pemkab telah mengantisipasi agar para perangkat segera menikmati hak-haknya. Paling tidak, sebelum hari pertama puasa, dana desa sudah bisa dicairkan. Syaratnya, pemerintah desa harus sudah menyerahkan rancangan APBDes 2015. Juga laporan pertanggungjawaban APBDes 2014.

“Perbup sudah kami buat. Tinggal Rabu (17/6) disosialisasikan dan undangan memang sudah disebarkan. Isi Perbup, tidak jauh dari revisi PP 43 Tahun 2014. Hak-hak untuk para perangkat desa dipastikan tetap ada. Misalnya saja bengkok. Kami pastikan tetap ada.”

Irawan menjelaskan, Pemkab cenderung tidak cepat-cepat menggelontorkan dana desa. Alasannya, Pemkab sangat berhati-hati, mengingat revisi PP 43 Tahun 2014 belum disahkan. Tujuannya agar permasalahan alokasi dana desa tidak menjadi bermasalah, seperti daerah-daerah lain.

Setelah mendengar penjelasan wakil bupati, pihak PPDI menerima sepenuhnya solusi tersebut. PPDI berjanji segera menyelesaikan kewajiban administrasi secepatnya. Namun, jika sosialisasi dan pencairan dana desa hanya isapan jempol belaka, PPDI mengancam akan kembali berunjuk rasa dengan jumlah massa yang lebih besar.

Sumber: Suaramerdeka.com