Kalau tidak digagalkan Presiden Amerika Serikat, Presiden Barack Obama, bisa jadi berikut ini menjadi kado awal tahun yang paling menyenangkan buat bangsa Palestina.
 |
| Karikatur Bagaimana Presiden Obama sebenarnya adalah Pelindung Israel |
Kalau tidak digagalkan Presiden Amerika Serikat, Presiden Barack Obama, bisa jadi berikut ini menjadi kado awal tahun yang paling menyenangkan buat bangsa Palestina.
Kado itu berisi bahwa Madinatul Quds (Jerusalem Timur) adalah Ibu Kota Negara Palestina, pembebasan para pejuang Palestina dari penjara-penjara Israel, serta realisasi kesepakatan damai yang adil serta menyeluruh antara Palestina-Israel.
Termasuk di dalam ‘kesepakatan damai yang adil serta memenyeluruh’ itu adalah penarikan pasukan serta warga sipil Israel ke batas sebelum Perang 1967 dalam dua tahun, penyelesaian persoalan air dalam jangka waktu 12 bulan, serta adanya pihak ketiga untuk mengawasi penarikan pasukan Israel serta menjamin kedaulatan Negara Palestina serta Israel.
Sayangnya, kado yang berupa draft resolusi sebagai upaya menyelesaikan masalah penjajahan Zionis Israel kepada Palestina itu langsung begitu saja ditolak oleh Obama tepat menjelang pergantian tahun.
Dalam sidang Dewan Keamanan (DK) Persatuan Bangsa Bangsa (PBB) yang membahas draft resolusi yang diusulkan Yordania - mewakili 22 negara Arab - pada 30 Desember lalu, delapan dari 15 negara anggota DK mendukung.
Mereka adalah Prancis, Rusia, Cina, Argentina, Chad, Cile, Luksemburg, serta Yordania. Lima negara abstain alias tidak memberikan suara, yaitu Inggris, Lithuania, Nigeria, Korea Selatan, serta Rwanda. Sementara itu, dua negara - Amerika Serikat (Amerika Serikat) serta Australia - menolak.
Namun, lantaran Amerika Serikat merupakan anggota tetap DK PBB yang mempunyai hak veto, draft resolusi tersebut otomatis gugur seketika. Empat negara lain yang menjadi anggota tetap DK PBB adalah Rusia, Cina, Inggris, serta Prancis.
Pengajuan draft resolusi untuk mengakhiri penjajahan Israel atas Tanah Air Palestina itu dilakukan lantaran Palestina marah terhadap Amerika Serikat serta Israel.
Palestina - yang kemudian didukung Liga Arab menuduh Presiden Obama lewat delegasi yang dipimpim menteri luar negerinya, John Kerry, tidak serius ketika memprakarsai negosisasi antara Palestia serta Israel. Presiden Palestina Mahmud Abbas, Mahmud Abbas, menuding Amerika Serikat terlalu didikte oleh Zionis Israel.
Dia berpedoman tentang persyaratan negosisasi yang diajukan Palestina selalu ditolak Amerika Serikat, sementara mereka selalu menerima persyaratan Israel. Sebagai misal, Palestina menuntut agar sebelum dimulai negosisasi Israel harus menghentikan pembangunan pemukiman Yahudi di tanah Palestina. Namun, hal ini selalu diabaikan oleh Amerika Serikat.
Obama menyatakan negosisasi harus tanpa syarat apapun. ‘‘Jangan dokar disuruh menarik kuda,’’ ujarnya ketika Dia berkunjung ke Timur Tengah beberapa waktu sebelum proses negosisasi dimulai dua tahun lalu. Lantaran Amerika Serikat sebagai pemrakarsa negosisasi terlalu berat sebelah, maka sudah bisa diprediksi bahwa pembicaraan perdamaian antara Palestina serta Israel akan menemui jalan buntu alias gagal total.
Amerika Serikat sendiri mengakui negosisasi damai selama genap setahun telah berakhir pada April tahun lalu tanpa membuahkan hasil. Karena itu bisa dimaklumi bila kemudian Palestina mendesak Liga Arab lewat Duta Besar Yordania untuk PBB, Dina Kara, untuk mengajukan draft resolosi ke DK PBB bagi mengakhiri pendudukan Zionis Israel di Tanah Air Palestina. Namun, lagi serta lagi, draft itu pun ditolak mentah-mentah oleh Amerika Serikat. Apalagi negara Tuan Presiden Barack Obama itu mempunyai senjata terakhir yang bernama ‘hak veto’. Alasannya pun sangat klasik. Seperti disampaikan juru bicara departemen luar negeri Amerika Serikat, draft resolusi Palestina itu tidak konstruktif serta tidak memenuhi kebutuhan keamanan Israel.
Menanggapi penolakan Amerika Serikat itu, Presiden Palestina Mahmud Abbas dikabarkan sangat marah. Dia pun langsung menandatangani Statuta Roma buat bergabung dengan Mahkamah Kejahatan Internasional (International Criminal Court/Pengadilan Kriminal Internasional) atau ICC. Dengan bergabung dengan ICC, maka akan memungkinkan pihak-pihak di Palestina untuk menuntut para pejabat Israel - sipil maupun militer - dengan dakwaan kejahatan perang. Langkah Presiden Mahmud Abbas ini akan semakin mudah setelah Majelis Umum PBB pada November 2012 meningkatkan status Palestina menjadi ‘negara pengamat bukan anggota. Statuta Roma atau yang sering disebut sebagai The International Criminal Court Statute adalah sebuah penjanjian atau pakta untuk mendirikan the International Criminal Court (ICC).
Ide pembentukan ICC muncul dari sebuah konferensi yang diikuti para delegasi diplomatik di Roma pada 1998. Pada 2002, ICC yang berada di bawah payung PBB ini mulai diterapkan. Kini sebanyak 122 negara telah ambil bagian. ICC atau Pengadilan Kriminal Internasional ini bermarkas di Den Haag, Belanda. Fokus ICC adalah untuk menyeret serta mengadili para pelaku kejahatan genosida, kejahatan terhadap perikemanusiaan, serta kejahatan perang - baik secara individu maupun kelompok. Apanbila proses pengadilan di ICC dilakukan dengan adil serta jujur tanpa ada campur tangan kekuatan besar dunia, para pejabat Palestina yakin bahwa mereka akan bisa menyeret para pejabat Negara Zionis Israel - baik yang masih menjabat maupun yang mantan pejabat - dengan tujuhan kejahatan perang serta kejahatan terhadap kemanusiaan.
Namun, langkah menuju ke sana - menyeret para pejabat serta mantan pejabat Israel yang terlibat terhadap kejahatan perang serta kemanusiaan - masih sangat panjang serta berliku. Kekuatan-kekuatan besar dunia seperti Amerika Serikat serta beberapa negara Barat lainnya akan terus melindungi kepentiangan Zionis Israel. Karena itu, berbagai pihak yang peduli kepada kemerdekaan, kemanisaan, serta anti penjajahan diharapkan untuk terus menerus mendukung perjuangan bangsa Palestina.
COMMENTS